Usul Retribusi TKA

KAPTEN MUSLIHAT – Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kota Bogor, dianggap belum bisa menunjang penambahan pemasukan Pendapatan Asli daerah (PAD). Selama ini mereka hanya dikenakan retribusi untuk mengurus Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) bagi WNA sebesar Rp. 250.000,- melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Kandukcapil). Padahal pendapatan TKA bisa mencapai jutaan per bulannya.

Selain itu, TKA diwajibkan membayar Dana Pengembangan Keterampilan Ketenagakerjaan (DPKK) yang besarnya $ US 100 per bulan atau $ US 1.200 per tahunnya. Namun dana tersebut dibayarkan ke pusat melalui Departemen Tenaga Kerja (Depnaker).

Sehingga, pemasukan untuk Disnakersos sama sekali tidak ada. Karena DPKK itupun langsung ke pusat dan dikucurkan ke daerah melalui dana perimbangan,” ungkap anggota Komisi A Iman Nugraha Rabu (27/6), usai kunjungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial bersama rombongan Komisi A DPRD Kota Bogor.

Oleh sebab itu, kata Iman, Komisi A mengusulkan untuk membuat raperda mengenai retribusi bagi TKA atau merevisi perda yang sudah ada yaitu perda tentang Retribusi Biaya Cetak Kependudukan untuk menambah PAD. Apalagi perda serupa telah diterapkan di Kota Balikpapan
dan Sukabumi.

“Hanya saja, hal ini harus kita kaji kembali karena masih terkendala dengan kebijakan dari pusat (c.q. Depnaker) yang melarang setiap kota dan kabupaten menetapkan kebijakan retribusi bagi TKA. Karena dikhawatirkan akan memberatkan TKA, sehingga kami perlu mengkajinya kembali,” beber aleg dari FPKS ini.

Sementara itu anggota Komisi A yang lain, Ahmadi Sukarno, mengatakan bahwa jumlah TKA yang terdata di Disnakersos masih sedikit sekitar 99 orang. Sementara masih ada lembaga-lembaga penelitian asing di Kota Bogor seperti CIFOR, Biotrop, dan SEAMEO yang tidak melaporkan keberadaan TKA dilembaganya. Padahal UU mengamanatkan agar setiap TKA melaporkan keberadaannya ke pemerintah daerah setempat.

Menurut Kepala Disnakersos Janny Permadi, upaya pihaknya untuk meminta lembaga-lembaga tersebut melaporkan TKA-nya belum mendapatkan respon memadai. Bahkan menurutnya, TKA-TKA tersebut cenderung memberikan laporan ke pihak imigrasi. Padahal, merekapun harus melapor juga ke pihak Disnakersos. [Radar Bogor, 28 Juni 2007]

Tentang imngrh

Gawak artinya adalah Garis Waktu. Kalau di Twitter disebut dengan Timeline (TL). Blog ini merupakan kumpulan tweet yang isinya bermacam-macam topik/tema tentang apa saja yang menarik untuk ditulis. Penulis @imannugraha
Pos ini dipublikasikan di Pemerintahan, Sosial. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s