Panleg: Banyak Perda Belum Efektif

CIANJUR – Hasil evaluasi peraturan daerah (perda) menemukan masih adanya perda yang belum efektif berjalan. Kurangnya sosialisasi dan perangkat yang mendukung penegakkan perda menjadi penyebab mandulnya perda-perda tersebut.

Hal ini terungkap dari rapat kerja antara pemerintah kota Bogor dengan panitia legislasi (panleg) DPRD Kota Bogor pada Selasa (13/11/2007) kemarin.

Perda Tibum

Hasil evaluasi terhadap Perda No. 8 tahun 2006 tentang ketertiban umum (tibum) memperlihatkan adanya beberapa kendala yang menjadi sebab masih mandulnya perda tibum ini. Misalnya akibat kurangnya sosialisasi perda tibum menyebabkan banyak PKL yang melanggar memandang remeh sanksi yang diberikan. Mereka masih beranggapan bahwa denda yang diberikan relatif murah yaitu hanya dengan sidang tipiring dan membayar Rp 25 ribu sudah bisa bebas berjualan lagi. Padahal ketentuan denda yang ringan berlaku untuk perda tibum yang lama (masih bernama perda K3 –pen), sedangkan perda yang baru (perda No. 8/2006) mengatur sanksi yang cukup berat bagi pelanggar yaitu denda sebesar-besarnya Rp. 50 juta.

Selain itu, kurangnya alat-alat penunjang untuk keberhasilan penerapan perda juga menjadi penyebab belum tegaknya beberapa pasal dalam perda Tibum ini. Sebutlah contoh pasal tentang kawasan tertib merokok. Dalam pasal ini disebutkan adanya kewajiban bagi pemerintah daerah dan para pengelola gedung untuk menyediakan ruang atau tempat khusus bagi perokok. Tapi sampai saat ini realisasi ketersediaan ruang khusus bagi perokok belum banyak ditemukan di tempat-tempat umum. Sehingga wajar jika di dalam gedung pemerintah pun, sekalipun ada stiker larangan merokok tapi tetap saja banyak pegawai negeri atau pengunjung yang merokok sembarangan. Apalagi di mall-mall, masih belum banyak yang memiliki ruang khusus merokok.

Demikian juga untuk tertib sungai dan air serta tertib bangunan, terkendala dengan kurangnya sarana dan prasarana penertiban seperti truk, backhoe, dan aparatur.

Perda Pencegahan Permainan Judi

Nasib yang sama juga dialami Perda No. 11 tahun 2005 tentang Pencegahan Permainan Judi. Selain belum tersosialisasi dengan baik, perda inisiatif dewan ini seolah-olah tak diperhatikan sama sekali oleh pemkot Bogor. Bahkan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saling lempar tanggung jawab karena merasa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakannya.

“Perda ini belum efektif bekerja karena masih kesulitan dengan SKPD mana yang akan menanganinya. Di bagian sosial, kecamatan atau apa?” terang Asisten Pemerintahan Idih O Wihardja.

Selain itu, salah persepsi terhadap isi perda ini juga masih kerap terjadi. Misalnya soal peran serta masyarakat dalam pencegahan permainan judi masih ditafsirkan bahwa selama tidak ada laporan dari masyarakat yang masuk maka tidak ada permainan judi. Artinya judi tidak ada dan tidak terjadi di Kota Bogor. Ini jelas kesalahan persepsi yang sangat fatal.

Padahal saat ini di Kota Bogor mulai marak lagi fenomena permainan judi baru seperti judi internet di salah satu tempat penyewaan internet di pertokoan Pusat Grosir Bogor (PGB). Juga derasnya keluhan masyarakat di media massa tentang judi togel yang mulai marak di sekolah-sekolah dan kampung-kampung. [imngrh]

Tentang imngrh

Gawak artinya adalah Garis Waktu. Kalau di Twitter disebut dengan Timeline (TL). Blog ini merupakan kumpulan tweet yang isinya bermacam-macam topik/tema tentang apa saja yang menarik untuk ditulis. Penulis @imannugraha
Pos ini dipublikasikan di Catatan Dewan, Pemerintahan dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s