Diskusi Bersama Prof Jimly (Pakar HTN)

Penguatan Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan NKRI Menurut UUD RI 1945

JAKARTA – Parlemen/DPR saat ini masih belum bekerja secara maksimal. Masih bersifat kerumunan. DPR hanya bekerja 5 tahunan, atau bekerja per masa sidang selama 3 bulanan. Padahal, kerja keparlemenan butuh waktu lebih dari sekedar 5 tahunan atau 3 bulanan.

Fungsi DPR ada 3, yaitu: fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Namun ada satu fungsi tambahan yang saat ini sudah dilupakan anggota yaitu fungsi representasi atau Fungsi keterwakilan. Inilah hakikat lembaga perwakilan. Sementara 3 fungsi di atas adalah elaborasi dari fungsi perwakilan.

Anggota dewan tidak ada artinya kalau fungsi perwakilan itu hilang. Namun amat disayangkan, DPR saat ini kalau sudah terpilih cenderung lupa pada orang yang diwakilinya. Karena itu, kita perlu mempersiapkan seoarang wakil yang bisa merepresentasikan keterwakilan itu.

Ketika seseorang sudah terpilih menjadi wakil rakyat, maka ia berarti menjalankan fungsi pejabat negara. Ia menjalankan fungsi kenegaraan. Karena itu, ketika seorang anggota dewan berkunjung ke sebuah negara, maka yang harus dikunjungi adalah pejabat negara yang dikunjunginya, seperti Presiden atau Raja.

Sebagai pejabat negara, Anggota DPR tidak boleh studi atau kuliah. Karena kuliah itu pekerjaan staf ahli. Anggota dewan tugasnya adalah membuat keputusan. Sebagai pemimpin negara, tugasnya adalah simple, yaitu membuat keputusan. Urusan studi dan perumusan kebijakan diserahkan kepada Staf. Karena itu, staf seorang senator di AS ada 35. 25-nya Phd, 10-nya hanya S2 atau S1. Pemimpin itu tidak perlu Prof atau Doktor. Di AS gaji anggota dewan dengan staf ahli tidak terlalu jauh banget bedanya.

Seorang anggota dewan harus bisa memahami underline dari keluhan masyarakat. Seperti keluhan tentang Gedung Dewan.

Penjabaran Fungsi Dewan

Legislasi artinya public policy making. Wakil rakyat lah yang membuat aturan, sedangkan eksekutif melaksanakan saja. Supaya aturan itu mengikat maka dibuatlah UU. Jika bermasalah dalam implementasinya, maka itu menjadi tugas pengadilan. Sekarang jumlah produk UU kita menurun. Karena itu, jika kita lihat kinerja DPR, maka kini mengalami penurunan drastis. Ini berarti ada manajemen waktu yang salah dan keliru.

Anggaran tidak hanya sekedar bicara angka, tapi yang paling penting adalah sasaran programnya. Dibuat dulu program yang dibutuhkan rakyat, baru ditentukan anggarannya. Sebelum menghitung angka harus ditentukan dulu programnya karena ini menyangkut kepentingan umum. Buat dulu programnya, baru kemudian bicara angka. Contoh: flu burung, climate change. Ini dulu diperjuangkan baru kemudian duitnya dihitung. Jadi, saya lihat fungsi anggaran belum berjalan sebagaimana mestinya.

Yang harus diperhatikan, bahwa pertama kali korupsi ditemukan adalah mulai dari perencanaan. Dulu zaman Orba perencanaan ada di Bappenas, maka pusat korupsi ada di bagian perencanaan itu. Sekarang DPR diberi kewenangan untuk membahas satuan 3. Artinya yang dulu jadi urusan BAPPENAS di Senopati, sekarang berpindah ke DPR di Senayan. Ini harus hati-hati.

Juga harus diperhatikan masuknya anggaran dari mana, keluarnya kemana. Masuknya harus halal. Misalnya hutang dan pajak. Apakah harus sedemikian tinggi? Apakah harus ngutang yang akan membebani rakyat? Misalnya, apakah buku harus dikenai pajak? Padahal jika bangsa kita mau cerdas, maka politik anggarannya adalah memperkecil pajak buku atau malah dihilangkan. Karena itulah, fungsi anggaran yang penting adalah the quality of programme.

Pengawasan itu artinya: (1) Executive Act = mengawasi peraturan pelaksanaan UU, dan (2) Executive Action = mengawasi pelaksanaan anggaran.

(1) Sejauhmana peraturan pelaksananya dibuat oleh eksekutif. Gimana PP, perpres-nya? Jangan dibiarkan UU itu tidak diawasi. Jangan sampai PP bertentangan dengan UU yang dibuat oleh DPR. Selain itu, review perlu juga diperhatikan, terutama terkait dengan political review dan legislative review. Executive act harus kuat. Peraturan pelaksanaan lebih lanjut. Cocok atau tidak? Menyimpang atau tidak?

(2) Executive action: setelah UU dibuat, banyak UU yg tidak dilaksanakan. Karena tidak cukup waktu untuk melaksanakannya, sudah direvisi pula. Kita sibuk membuat peraturan agar dilaksanakan oleh orang lain. Mereka berpikir membuat aturan untuk dilakukan oleh orang lain. Pengawasan pelaksanaan anggaran. Masuknya bagaimana, keluarnya bagaimana.

Selain fungsi-fungsi tersebut, yang penting diperhatikan oleh Anggota DPR adalah Bagaimana eksekutif mengangkat pejabat publik. Ini fungsi tambahan, supaya Eksekutif jangan seenaknya mengangkat orang. Di AS disebut dengan the right of the parliament to confirm. Namun di Indonesia nampaknya sudah mulai kebablasan. Semua pejabat harus dikonsultasikan ke DPR. Ini tentu menjadi buang-buang waktu. Ini hanya sebagai fungsi tambahan, sementara fungsi utamanya adalah legislasi.

Agar kegiatan Anggota DPR efektif, tim perumus harus menjadi urusan staf dan bukan pemimpin. Serahkan saja itu ke staf. Di AS, tidak ada timmus yg bekerja sampai jam 2 pagi.

Studi banding itu urusan staf ahli, kalau anggota ingin pergi keluar negeri maka namanya adalah kunjungan dan tidak perlu ramai-ramai. Senator AS itu tidak pernah studi banding, itu pekerjaan staf. Ketika pergi ke luar negeri harus bertemu dengan pejabat sekufu kalau bisa ke pejabat yang diatasnya. Library of congress adalah perpustakaan terbesar di dunia tapi jauh lebih besar library of internet.
Institution building: disain pembangunan DPR selama 50 tahun itu perlu ada. Strategi pembangunan DPR seperti apa, seperti sistem bangunan, Sistem informasi dan komunikasi, sistem manajemen keuangan (belajar ke Inggris dan AS). Jika administrasi keuangan beres, maka yang lainnya akan baik. Jika administrasinya baik maka separuh tujuan organisasi itu tercapai.

Derajat institution building ini harus diperhatikan juga. Karena saat ini masih rendah. Jika mau membuat gedung, maka harus mencerminkan kepribadian indonesia. Bukan seperti kantor perusahaan.

Harus dibangun strategi institution building DPR selama 25-50 ke depan. Bukan hanya sekedar konstruksi bangunan gedung saja, tapi juga perlu diperhatikan masalah sistem informasi dan komunikasi, sistem administrasi, sistem anggaran, sistem pengawasan, dan sebagainya. [imn]

Tentang imngrh

Gawak artinya adalah Garis Waktu. Kalau di Twitter disebut dengan Timeline (TL). Blog ini merupakan kumpulan tweet yang isinya bermacam-macam topik/tema tentang apa saja yang menarik untuk ditulis. Penulis @imannugraha
Pos ini dipublikasikan di Artikel dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s